BLITAR - Para Pekerja Seks Komersial (PSK) penghuni 3 lokalisasi legal di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, akan membuat film dokumenter sebagai bentuk protes atas peraturan daerah yang melarang lokalisasi PSK.
Dalam durasi 45 menit, para wanita tunasusila "warga" lokalisasi Tanggul, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, lokalisasi Poluhan, Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, dan Ngreco, Kec Selorejo, berusaha memperlihatkan kondisi sosial mereka dalam adegan gerak dan dialog.
Film tersebut ingin menunjukkan kepada masyarakat dan pemerintah, bahwa PSK bukanlah sekumpulan orang buangan yang tidak bercita-cita. Mereka juga manusia seperti halnya anggota masyarakat pada umumnya, yang ingin hidup sejahtera secara ekonomi dan sosial.
Menurut keterangan Mawan Wahyudin, Direktur NGO The Post Institute, selaku pendamping PSK, film dokumenter ini merupakan wujud protes PSK atas dikeluarkanya Perda No 15, Tahun 2008 tentang pelarangan lokalisasi di Kabupaten Blitar.
"Kita tidak hanya melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi legislatif dan eksekutif untuk bernegoisasi. Namun aspirasi (protes) ini, kita kemas dalam sebuah film dokumenter," ujar Mawan.
Dalam adegan, sebanyak 74 PSK Talun, 35 PSK Selorejo, dan 106 PSK Poluhan Srengat, mengambil setting lokasi secara berpindah-pindah.
Dalam beberapa babak, akan disajikan kehidupan remang PSK dalam mengais rupiah, hingga "tembakan" dialog yang menunjukkan protes terhadap negara dan sistem yang tidak memihak.
Rentetan adegan visual itu menurut Mawan, untuk mematahkan asumsi yang berlaku di masyarakat selama ini, jika PSK murni (ansich) memburu ekonomi.
"Itu semua tidak benar, karena sebenarnya ada problem lebih besar yang sifatnya mentalitas atau psikis. Dan itu menjadi tugas negara dan kita semua untuk memecahkanya," paparnya.
Film yang secara finansial, ditopang secara swadaya ini, rencananya akan diedarkan di kalangan tertentu, termasuk diberikan para pembuat kebijakan.
"Dengan film yang belum kita kasih judul ini, kita akan berusaha menggugah hati para penguasa, bagaimana memperlakukan kelompok yang marjinal ini," jelasnya.
Sementara Bupati Blitar, Herry Noegroho, sebelumnya mengatakan siap mengubah kebijakan yang dicetuskan dalam Perda pelarangan prostitusi. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini berencana akan melokalisir para PSK di lokalisasi Ngreco Kec Selorejo, bukan menutup seluruhnya. "Jadi yang ditutup hanya di Talun dan Srengat. Semua PSK ini akan dilokalisir di Selorejo, "pungkasnya. (solichan arif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar